DEMOKRASI, Legitimasi Politik Uang

pesta demokrasi

CATATAN AKHIR PESTA DEMOKRASI 2019
Pemilu telah berlalu, banyak riak dimedia sosial dari para kompetitor tentang kecurangan yg dilakukan oleh segelintir orang untuk memaksakan diri duduk dikursi legislatif. Ini menjadi hal lumrah dari setiap kontestasi politik, mulai dari pilkades, pileg, pilbup,pilgub hingga pilpres, beragam cara dilakukan sesuai dengan tingkat pemilihannya.

Berkaca pada pemilihan legislatif periode lalu, hal serupa juga yang terjadi periode ini. Apa yang salah? Money politik tak terhindarkan, bawaslu tak berkutik, masyarakat dengan terbuka menerima apa yang dilakukan para kompetitor ini.

Dari pemilihan kepemilihan hal ini terus yang terjadi, tak ada yg bisa menghalau, demokrasi yang diharapkan sehat hanya menjadi buah bibir saja, penganut kepentingan politik transaksional tidak peduli dengan demokrasi akal sehat, yang jelas difikiran mereka bagaimana cara untuk dapatkan kursi.

Masyarakat acuh dengan kualitas para caleg sehingga melupakan subtansi dri pilihan wakil mereka. mayoritas masyarakat kita juga masih belum paham apa yang dilakukan oleh DPR. Karena para caleg juga tidak lagi datang kemasyarakat dengan menawarkan gagasan tapi lebih condong menawarkan budget ke tps.

Karena budget yang tinggi sehingga yang Berkualitas berguguran yang berduit lebih mengisi kursi empuk itu, inilah realitas demokrasi yang kita anut ini.

Sehingga keluarlah anonim "matangkan dulu ekonomi baru terjung kepolitik"

Perseteruan internal partai tak terhindarkan karena mereka merasa telah berbuat dan berkorban banyak, ratusan hingga miliaran rupiah tak terbendung dan digelontorkan untuk meraih suara terbanyak. Apa yang salah?

Bagaimana cara mengembalikkan uang yang banyak itu? Tentu kita sudah paham pada wilayah ini, makanya ketika cost politik dibutuhkan ada baiknya ada standar yang diberikan para kompetitor, ini bagian dari upaya untuk mencegah bibit2 koruptor yang bergentayangan di Gedung Rakyat itu.

Saya sempat berfikir setelah mengevaluasi sistem politik yang kita anut ini, rusaknya tatanan demokrasi karena terjadinya politik transaksional ( money politik), asumsi saya ada baiknya Money Politik ini dilegitimasi saja, dengan bahasa yang lebih halus "biaya transport" ke tps. Ada standar yang diberikan kepada para caleg. Ketika ada standar nilai yang diberikan lalu ada caleg yang memberikan nilai lebih maka itu sudah termasuk pelanggaran pemilu.

Kenapa perlu dilegitimasi karena tak terbendungnya oknum2 yang melakukan poltik transaksional dan tak berdayanya para penyelenggara pemilu untuk mengahalau "serangan fajar"

Dengan harapan yang mengisi gedung megah itu para caleg yang paham kondisi rakyat, mampu bertarung gagasan dan terjaga integritasnya.

Terakhir dari saya yang terpilih di Pileg periode ini semoga amanah. Lebih amanah dari wakil rakyat sebelumnya. Semoga diperiode ini kita menemukan wakil yg bekerja nyata untuk rakyat bukan untuk dirinya sendiri.

Yang belum dapat kesempatan ini adalah Pengalaman yg sangat berharga yang telah didapatkan setelah bertarung digelanggang demokrasi ini. Sebagai Bahan introspeksi diri mengevaluasi setiap kekurangan agar pertarungang2 yang dihadapi berikutnya bisa mengantisipasi segala hal yang buruk yang bisa saja terjadi.

Salam Demokrasi..

#Hervhol
#23April2019

Polman Patron Demokrasi Sulbar

Polewali Mandar dalam wilayah Sulawesi Barat adalah daerah yg paling strategis, daerah yg terpadat penduduknya serta daerah yg telah melahirkan para tokoh yg berhasil mencetuskan Wilayah Barat Sulawesi yg dinamakan SULAWESI BARAT.

Polman sebagai Patron Demokrasi di Sulbar tentu masyarakatnya harus lebih dewasa menilai bahkan menentukan siapa figur yg mampu membawa perubahan 5 hingga 100 tahun kedepan.

Faktanya hari ini polman dalam pembangunannya mengalami kemandekan bahkan stagnasi, penilaian ini bukan karena tdk adanya pembangunan yg dilakukan Bupati (AIM) tetapi pembangunannya tdk memiliki inovasi,

pembangunan tentu harus dirasakan mamfaatnya semua kalangan dan menyentuh seluruh wilayah yg ada dalam naungannya.

pembangunan tsb tdk hanya berupa Fisik, karena dalam IPM bahkan predikat yg diraih Polman hari ini sebagai daerah tertinggal (miskin, bodoh dsb) adalah predikat yg sangat memalukan. maka yg dibutuhkan adalah sejauh mana kepedulian pemerintah dalam pembangunan SDM?

Untuk itu perlu kita lebih banyak berpikir objektif akan kepentingan universal bukan hanya dasar kepentingan pribadi, yg dimana ketika telah mendapatkan sesuatu dari pemerintah lantas kita puas dengan hal tersebut bahkan merefresentasikan kepuasan pribadi sebagai kepuasan halayak.

tentu ini adalah pemikiran yg keliru dan perlu di refres kembali. barometer keberhasilan pembangunan yg sukses adalah ketika pembangunan itu terlihat eksistensinya dan dirasakan esensinya oleh semua Rakyat.

Untuk mendiskusikan tentg Polman mari Gabung di Grup
Pilkada Polman 2018 "Polman Mencari Pemimpin"

Daya Tarik Partai Golkar

Tahapan Pilbup Polman blm dimulai, tapi telah banyak riak tentang calon bupati yg di anggap ideal masing masing pendukungnya,
salah satunya incumbent Bupati Polman AIM yg kembali mendaftarkan diri sbagai calon bupati di partai Golkar, pendaftaran AIM di partai Golkar dinilai Banyak kalangan sebagai sikap yg inkonsisten.

sikap yg di ambil AIM yg dinilai inkosisten ini karena beberapa waktu lalu pada tahapan Pilgub Sulbar AIM memilih keluar dan mengeluarkan statemen untuk tdk akan membiarkan lagi partai beringin berkembang (besar) di Polman,

statemen ini yg mengundang banyak tanggapan setelah AIM kembali mendatangi kantor Golkar untuk di usung sbagai Calon Bupati, pro dan kontra atas sikap politik ini juga di alamatkan pada partai Golkar yg membuka ruang pada Figur yg telah mencelah partai tsb.

Ruang Demokrasi tdk membatasi siapapun untuk maju sbagai Bupati baik itu dari partai manapun, hanya saja sikap jni tentu akan mendapat sanksi sosial bagi yg mengaggap ini sbagai dinamika yg buruk dlm politik,

tetapi namanya politik tdk ada yg pernah abadi, lawan jadi kawan, kawan jadi lawan, itulah rotasinya yg harus kt pahami.

apalgi yg menentukan Calon dr partai adalah DPP bukan DPD atau dpc, dpd hanya merekomendasi itupun kl rekomendasinya dijadikan acuan Untuk mnentukan kandidat.

intinya dlm politik tdk ada kepentingan masa lalu yg ada adalah kepentingan masa depan, kasi apa dapat apa, itulah gambaran politik kita, mau dihindari? tentu cukup sulit, karna syaratnya mesti dapat dukungan 20%dr total DPT sehingga bisa melenggang tanpa intervensi partai.

Gelaran PIFAF dipusaran KEMISKINAN

Pelaksanaan event Internasional tidak lama lagi digelar di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, dengan mengangkat Ikon Budaya sebagai central kegiatan. Sebagai daerah penyelanggara kegiatan, daerah ini seakan telah hidup di atas kesejahteraan, dimana Kegiatan ini yang telah ke dua kalinya dilaksanakan oleh Pemkab Polman sejak tahun lalu.

Sedikit menilisik kebelakang, sebelum membahas anggarannya pertama kita ingin tahu bagaimana asas manfaat dari pelaksanaan event tsb. Apakah nilai budayanya telah menjadi intrumen bagi pembangunan? Atau setidaknya sejauh mana ikon budaya Mandar dikenal dan punya nilai dimata dunia?

Perubahan dan kemajuan apa yang telah diperoleh oleh daerah ini setelah pelaksanaan event di tahun lalu itu? apakah bukan hanya sekedar cerita semu? Yang efek positifnya hanya dirasakan disaaat event berlangsung beberapa hari saja, terus bagaimana setelah event tsb?

Setelah kegiatan tahun lalu, Saya mungkin tidak pernah mendengar kearifan lokal Mandar menjadi instrumen penting bagi pembangunan, saya juga tidak pernah mendengar berapa banyak eksportir yang telah diciptakan oleh daerah, secara kegiatan ini telah melibatkan beberapa negara, jadi saya menganggap pemerintah sebenarnya telah membangun pasar internasional di daerah, lalu outputnya gimana?

apakah masyarakat puas dengan prospek pembangunan budaya yang digelar ini?

Saya hanya bisa berasumsi bahwa para Turis hanya puas dengan pelayanan Pemerintah, datang dibiayai, menyaksikan panorama alam dengan nyaman, hiasan lampu kota dan alun2 serta ke arifan lokal Mandar,

Besarnya anggaran yg di alokasikan yang tentu dengan jumlah miliaran Rupiah, Keterlibatan para seniman kreatif, penggiat budaya, semuanya menjadi instrumen penting dalam kegiatan yang dinamai PIFAF tsb.

Lalu Apakah yang telah mampu dikembangkan oleh pemerintah sejak event yg digelar sejak tahun lalu itu??

Saya berpikir mungkin akan lebih subjektif, pemerintah mensupport event ini dengan segala upaya, besaran anggaran hingga tenaga profesional yang dilibatkan didalamnya, bagi masyarakat yang mandiri (konsumtif) ini adalah euforia bagi mereka untuk menikmati tampilan budaya hingga eloknya para bule, yg tentu sangat menyenangkan.

Disisi lain, rakyat yang tak dapat menikmati euforia ini butuh sentuhan pemerintah, euforia masyarakat ditengah derita masyarakat lainnya, sungguh ironi.

Sebagai asumsi masyarakat awam, kelayakan kegiatan ini tentu di ukur dari pencapaian apa yang telah diraih di tahun sebelumnya,

Kolaborasi eksekutif dengan legislatif menjadi ujung tombak dalam pembangunan, termasuk dalam gagasan dan pelaksanaan event ini, yg mungkin telah menjadi event tahunan.

Pemkab (eksekutif dan legislatif)  tentu masih bisa melihat apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan, berapa banyak yang masih butuh sentuhan pemerintah, berapa banyak generasi yg putus sekolah, berapa banyak akses jalan yg dibutuhkan, berapa banyak lansia yg ditelantarkan, berapa banyak hasil tani yg gagal panen. Berapa banyak titik banjir yg perlu penanganan ekstra, bagaimana pegelolaan sampah yg banyak membutuhkan bak sampah,
Semuanya masih dalam jeratan KEMISKINAN ditengah euforia PIFAF yg hanya sesaat dirasakan dengan menguras anggaran miliaran rupiah.

Makassar, Kamis 27 Juli
Oleh, - Herman Kadir (Hervhol)

Akrobat politik sulbar

Oleh: Herman Kadir

Mimbaraspirasi.com – Perhelatan pilgub sulbar semakin memanas, para figur sebagai kompetitor mulai menyerukan perlawanan kepada rivalnya,
Hal yang lumrah kembali terjadi, kegiatan sosialisasi, dari rumah ke rumah, dusun ke dusun, desa ke desa sampai kecamatan ke kacamatan dan kabupaten ke kabupaten, bahkan sosialisasi bisa di giring diluar provinsi untuk mencari donatur atau investor politik.

Pada intinya apapun yang menjadi ke inginan masyarakat akan diberikan oleh kandidat, ketidak mampuan untuk tidak memenuhinya hampir tidak pernah kita dapatkan, semua dapat di realisasikan dengan baik, dan hampir tak ada masyarakat yang di kecewakan, inilah fakta dalam setiap perhelatan pemilu yang akan dilaksanakan,
setelah ada yang terpilih, menganggap yang terbangun di masyarakat hanyalah kepentingan sesaat, yang dipikirkan bagaimana membagi hasil kepada para pengusaha yang menjadi donaturnya.

Keinginan untuk mendapatkan simpati masyarakat akan dilakukan dengan cara apapun, walau jalan yang di tempuh harus mencederai ideologinya.
Masyarakat dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karna ini menyangkut masyarakat dan pemimpinnya, untuk menjadi pemimpin di masyarakat tentu harus bersaing sengit antar individu yang satu dengan invidu lainnya, disinilah proses politik itu berlaku dan merupakan ujian terhadap masyarakat, apakah merdeka dalam memilih berdasarkan meritokrasi atau larut dalam politik pragtis berdasarkan kebutuhan pribadi,

Dalam setiap perhelatan pemilu Yang sering terlihat adalah lahirnya panggung sandiwara, aktor politik layaknya menampilkan akrobat di atas panggung, membuat orang lain tertawa dan bertepuk tangan karna kesan yang disampaikannya,
Setelah berada dibalik layar maka yang ada adalah cerita tentang keberhasilan skenario yang dijalankan apakah berefek atau tidak. Sehingga dunia para aktor yang sebenarnya hanya tampak dihadapan mereka yang loyal terhadapnya yang menganggap kesalahan sebuah kewajaran dapat dipoles menjadi sebuah kebenaran,

inilah yang akan menjadi penilaian dimasyarakat, bahwa siapa para figur yang ahli dalam bermain akrobat? tentu dia yang paling bisa menghibur dan membuat para penontonnya tertawa terbahak bahak, maka saat itulah masyarakat akan menentukan pilihannya seakan mereka akan diberikan kesejahteraan yang sesungguhnya,
Untuk menjadi pemilih yang cerdas tidak hanya mendengar konsep yang ditawarkan kandidat, tapi bagaimana Masyarakat perlu memahami dan menggali latar belakang masing masing kandidat, mencari kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita mampu menentukan pilihan pada dia yang bisa betul betul membawa perubahan bagi daerah bukan perubahan bagi keluarga dan para tim suksesnya.

Pada akhirnya setiap pilihan yang akan menentukan nasib kita, nasib daerah kita, maka jadilah pemilih yang punya orientasi jangka panjang, dengan tidak menerima segala pemberian yang hanya bersifat sementara dan mencederai daerah 5 tahun kedepan.

Pentas demokrasi sulbar

Salam Demokrasi

Sulbar dalam pentas demokrasi semakin membahana kepermukaan, publik kembali ditemui oleh para calon pemimpinnya, pertemuan yg terkesan tdk ada sekat, pintu rumah para figur terbuka lebar bagi masyarakat, moment yg hanya lima tahunan yg dirasakan publik. Keharmonisan yg terbangun ketika ada kpentingan, inilah realitanya.

figur yang bertukar tempat melakukan serangan, Abm bermanuver di mamuju, sdk bermain di polman, salim dan eni masih merata disemua daerah, semuanya membuat polarisasi gerakan yang sama, tinggal menunggu hasil survey yang real dan dapat dpercaya, sdk mengklaim kemenangan pada hasil survey, Abm juga demikian, lalu masyarakat mesti percaya yg mana?

Masing masing mengklaim popularitas, akseptabilitas dan keterpilihannya jauh di atas kandidat lainnya, metode survey yg dilakukan masing masing lmbaga survey smuanya berada dibawa kaki tangan kandidat, sehingga mengeluarkan rilisnya dgn kemenangan kandidat yg didampingi, hehehe,

Mungkin ini sbgai motivasi bagi kandidat untuk tetap optimis ketika yg dipublis itu mengangkat dirinya, atau juga lembga yg merilis mencari citra untuk kontrak yg djlankan,

Kedua figur yg menjadi buah bibir dimasyarakat, lalu konsep apa yg dibawa untuk kmajuan daerah?
Apakah ktika terpilih hanya akan mlakukan pmbangunan satu periode? jlan beton, aspal serta jembatan yg hanya akan djadikan garapan proyek, yg lbih banyak untung dari realisasinya?

Bgamana dgn pengembangan sdm yg sangat cenderung terjadi nepotisme? Mnempatkan skpd tdk pada kapabilitasnya, yg ahli dibidangnya justru tdk dberdayakan, cenderung mngangkat kolega dan kluarganya.

Dari tulisan sy sblmnya, mungkin sy lbih cenderung mengangkat cita cita para pejuang sulbar, yg memang ketika kita menelisik kdalam, hal inilah yg daerah kt butuhkan, pengembangan sdm, bahwa sdm yg kuat akan menguatkan sistim yg djalankan, sistim yg kuat maka  akan menguatkan kualitas pembangunan.

mari bersama melihat figur yg betul2 progresif, yg dpat mengutamakan kualitas dari kuantitas, karna pemerataan bukan dlihat dari pmbangunan yg tersebar luas, yg hanya drasakan 1-2 bulan mulusnya jlan. Tpi bobot dan kualitas mnjadi patron sehingga walaupun sdikit tapi mampu mmbawa ketahanannya hingga puluhan tahun lamanya,

Jadi Ketika ada kandidat yg mnyatakan dan siap membentuk tim khusus untuk mngawasi pmbangunan infra dan sdm yg, maka masyarakat mesti bersama untuk mendorongnya, karna mosi tdk percaya terhadap, INSPEKTORAT, BPK, KEJARI di daerah, sehingga dperlukan lembga yg berintegritas yg lbih tahan bantin untuk tdk termakan suap, bukan lembaga abal abal yg hanya dijadikan untuk memalak pengusaha dan penguasa,

Dgn ini pmbangunan infra dan sdm yg diharapkan masyarakat akan terwujud, pmbangunan dgn APBD yg melimpah tdk mudahnya termakan oleh mereka para TIKUS BERDASI.

Terlepas dari itu semua mari kita tetap menjga proses politik yg ada, jgn saling mencederai karna kepentingan para aktor, jadikan Sulbar sbagai barometer berpolitik yg santun, aman, tertib dan damai.

Hervhol