DEMOKRASI, Legitimasi Politik Uang

pesta demokrasi

CATATAN AKHIR PESTA DEMOKRASI 2019
Pemilu telah berlalu, banyak riak dimedia sosial dari para kompetitor tentang kecurangan yg dilakukan oleh segelintir orang untuk memaksakan diri duduk dikursi legislatif. Ini menjadi hal lumrah dari setiap kontestasi politik, mulai dari pilkades, pileg, pilbup,pilgub hingga pilpres, beragam cara dilakukan sesuai dengan tingkat pemilihannya.

Berkaca pada pemilihan legislatif periode lalu, hal serupa juga yang terjadi periode ini. Apa yang salah? Money politik tak terhindarkan, bawaslu tak berkutik, masyarakat dengan terbuka menerima apa yang dilakukan para kompetitor ini.

Dari pemilihan kepemilihan hal ini terus yang terjadi, tak ada yg bisa menghalau, demokrasi yang diharapkan sehat hanya menjadi buah bibir saja, penganut kepentingan politik transaksional tidak peduli dengan demokrasi akal sehat, yang jelas difikiran mereka bagaimana cara untuk dapatkan kursi.

Masyarakat acuh dengan kualitas para caleg sehingga melupakan subtansi dri pilihan wakil mereka. mayoritas masyarakat kita juga masih belum paham apa yang dilakukan oleh DPR. Karena para caleg juga tidak lagi datang kemasyarakat dengan menawarkan gagasan tapi lebih condong menawarkan budget ke tps.

Karena budget yang tinggi sehingga yang Berkualitas berguguran yang berduit lebih mengisi kursi empuk itu, inilah realitas demokrasi yang kita anut ini.

Sehingga keluarlah anonim "matangkan dulu ekonomi baru terjung kepolitik"

Perseteruan internal partai tak terhindarkan karena mereka merasa telah berbuat dan berkorban banyak, ratusan hingga miliaran rupiah tak terbendung dan digelontorkan untuk meraih suara terbanyak. Apa yang salah?

Bagaimana cara mengembalikkan uang yang banyak itu? Tentu kita sudah paham pada wilayah ini, makanya ketika cost politik dibutuhkan ada baiknya ada standar yang diberikan para kompetitor, ini bagian dari upaya untuk mencegah bibit2 koruptor yang bergentayangan di Gedung Rakyat itu.

Saya sempat berfikir setelah mengevaluasi sistem politik yang kita anut ini, rusaknya tatanan demokrasi karena terjadinya politik transaksional ( money politik), asumsi saya ada baiknya Money Politik ini dilegitimasi saja, dengan bahasa yang lebih halus "biaya transport" ke tps. Ada standar yang diberikan kepada para caleg. Ketika ada standar nilai yang diberikan lalu ada caleg yang memberikan nilai lebih maka itu sudah termasuk pelanggaran pemilu.

Kenapa perlu dilegitimasi karena tak terbendungnya oknum2 yang melakukan poltik transaksional dan tak berdayanya para penyelenggara pemilu untuk mengahalau "serangan fajar"

Dengan harapan yang mengisi gedung megah itu para caleg yang paham kondisi rakyat, mampu bertarung gagasan dan terjaga integritasnya.

Terakhir dari saya yang terpilih di Pileg periode ini semoga amanah. Lebih amanah dari wakil rakyat sebelumnya. Semoga diperiode ini kita menemukan wakil yg bekerja nyata untuk rakyat bukan untuk dirinya sendiri.

Yang belum dapat kesempatan ini adalah Pengalaman yg sangat berharga yang telah didapatkan setelah bertarung digelanggang demokrasi ini. Sebagai Bahan introspeksi diri mengevaluasi setiap kekurangan agar pertarungang2 yang dihadapi berikutnya bisa mengantisipasi segala hal yang buruk yang bisa saja terjadi.

Salam Demokrasi..

#Hervhol
#23April2019